Lapor Pak Pj Gubernur DKI HBH, Banyak Lurah Disusupi Mafia Tanah Tuh?

JD - Pembebasan lahan Normalisasi Kali Ciliwung mandek. Diduga mandeknya normalisasi lantaran kinerja Lurah yang tak masimal.

Kabar beredar program normalisasi Kali Ciliwung untuk pengendalian banjir Jakarta itu sudah disusupi para calo atau mafia tanah. Para mafia sudah kasak-kusuk sejak tahun 2022. 

"Saat mendengar akan ada penggusuran dan normalisasi, banyak disatroni calo," tegas sumber pegawai kelurahan yang namanya enggan disebutkan, Selasa, (9/5).

Pengamat kebijakan publik dan politik Tamil Selvan menilai, aksi mafia tanah bisa menghambat program Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono alias HBH. "Si mafia punya beking pastinya karena berani main dia," tegasnya. 

Tamil menyebut, alur mafia tanah berjenjang. Dari tingkat oknum kelurahan, kecamatan, wali kota hingga dinas serta DPRD DKI. "Jadi lurah banyak yang mbalelo, apalagi mereka kan tau kalau HBH itu menjabat hanya dua tahun paling lama," ucapnya. 

Tamil meminta kepada HBH untuk melakukan pengecekan dan pemantauan kepada aparatur yang diduga terlibat mafia tanah. "Mafia ini sistemik dan ada di mana-mana. Jadi HBH itu seperti dilepeh Lurah," tukasnya.

Pada Senin (8/5), HBH melakukan blusukan di RW 7 Rawajati, Jakarta Selatan. Dia meninjau langsung lokasi terdampak normalisasi Ciliwung didampingi oleh sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta, BBWSCC, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, beserta BPN Jakarta Selatan.

HBH meminta agar lurah mengupayakan percepatan proses administrasi dokumen milik warga.

"Ada beberapa hal yang harus dipercepat, administrasi saya minta lurah-lurah mempercepat, membackup kalau warga ingin meminta surat keterangan hilang," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/5/2023).

Dalam waktu dekat, Heru bakal memanggil Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin untuk berkoordinasi dengan lurah terkait urusan administrasi. Dengan begitu, proses administrasi bisa dilanjutkan ke BPN.

"Sementara Wali Kota saya panggil, yang penting mempercepat supaya masyarakat dibantu sehingga administrasi ada di BPN semuanya punya hak di BPN," jelasnya.

Heru mengaku enggan menyampaikan target pembebasan lahan di kawasan ini. Yang jelas, dia meminta agar seluruh prosesnya dilakukan dengan cepat.

Menurut Heru, sebanyak 18 bidang atau pemilik rumah di RW 07 Rawajati, Jakarta Selatan, belum dibebaskan. Seperti diketahui, kawasan ini terdampak proyek normalisasi Ciliwung.

Dari 18 bidang yang belum dibebaskan, menurut dia, sebanyak 12 pemilik rumah mengajukan surat pengakuan hak (SPH). Nantinya SPH tahan diperlukan sebelum disahkan menjadi sertifikat tanah yang resmi.