Jangan Sakiti Atlet Di PON, FPPJ: DPRD DKI Sebelum Ngoceh Lihat Fakta Ini 

Syam Rusli
Kamis, 14 Oktober 2021 - 19:14 WIB
Endriansah alias Rian.
jakartadaily.net

JD - DPRD DKI Jakarta diminta jeli dan mampu menganalisa fakta. Sindiran itu terkait PON XX 2020 Papua yang bakal ditutup tanggal 15 Oktober 2021. 

Itu artinya, pesta olahraga nasional akan berakhir. Hingga Kamis (14/10), posisi teratas masih dihuni Jawa Barat (Jabar). Skaud dari Pasundan itu menyalip dominasi DKI Jakarta yang sempat unggul pada klasemen medali dari Rabu (29/9) hingga Rabu (6/10).

Kemenangan Jabar diduga tidak lepas dari anggaran pembinaan atlet yang super jumbo. Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah alias Rian mengatakan, Jabar memiliki 27 kota/kabupaten. 

"Setiap kota/kabupaten per tahun, KONI wilayahnya mendapat subsidi dana hibah dari pemerintah daerah setempat. Belum lagi dana untuk KONI provinsi yang disuport dari pemprov," tegas Rian kepada wartawan, Kamis (14/10). 

Di DKI kata Rian, dana hibah dikelola hanya di KONI provinsi. "Jika dikalkulasi tentunya lebih lebih besar Jabar. Selain itu, jumlah jumlah penduduk di Jabar juga besar dan itu tentunya mempermudah mencari bibit atlet," tegas Rian. 

FPPJ kata Rian melakukan riset soal perbandingan anggaran hibah antara DKI dan Jabar. Jika dihitung minimum misalnya setiap KONI kabupaten/kota mendapatkan anggaran Rp10 miliar per tahun dikali 27 sekitar Rp 270 miliar. Dan ini belum ditambah provinsi yang kabarnya mencapai Rp 256 miliar jadi kalau ditotal sekitar Rp526," tegasnya. 

Tapi jika dihitung dari tahun 2017 hingga 2021 hampir mencapai sekitar Rp 700 miliar. Di Kabupaten Bekasi misalnya, dana pembinaan atlet tahun 2018 sekitar 40 miliar, tahun 2019 sekitar 15 miliar dan tahun 2020 sekitar Rp 40 miliar.

Lalu, di Kabupaten Bogor pada tahun 2019 sekitar Rp 15 miliar, tahun 2020 sekitar Rp 15 miliar dan tahun 2021 sekitar Rp 15 miliar. Sementara Kota Bandung tahun 2017 sekitar Rp 35 miliar, tahun 2018 sekitar Rp 40 miliar dan tahun 2019 sekitar Rp 35 miliar. 

Bahkan Kota Bekasi pada tahun 2020 sekitar Rp 40 miliar. Sedangkan untuk DKI Jakarta terang Rian, untuk anggaran pembinaan PON XX Papua kurang lebih mecapai Rp 410 miliar, diluar pembelian pemenuhan alat-alat kebutuhan cabang olahraga sekitar Rp 60 miliar sampai dengan Rp 65 miliar.

"Belum lagi jumlah kontingen yang dikirim, Jabar itu sekitar 770 atlet dan DKI hanya 730 atlet yang dikirim ke PON. Dari sini saja sudah bisa ketahuan siapa yang akan juara umum," terang Rian. 

Rian juga meminta kepada semua pihak khususnya DPRD DKI Jakarta tidak asal ngoceh dan bisa melukai atlet-atlet yang sudah berjuang maksimal di PON Papua. 

"Kasihan atlet, itu DPRD dan pengamat yang mendadak paham olahraga kenapa pada ngoceh aneh-aneh. DPRD kan ada anggaran studi banding, coba itu Komisi E cek ke Jabar dan daerah lain soal pembinaan atlet tingkat kota/kabupaten," tukasnya.

Rian menambahkan, kekurangan dana pembinaan atlet bisa menjadi pemicu terbesar kenapa DKI kesalip Jabar. "Belum lagi saya dengar Jabar itu konsultan di PON Papua. Artinya banyak faktor yang diuntungkan oleh Jabar," ucapnya. 

Walau anggaran kalah besar dari Jabar kata Rian, DKI memberikan honor lebih besar kepada atlet, pelatih dan asisten pelatih yang tergabung dalam pelatihan daerah (pelatda).  

Misalnya, untuk pelatih menerima honor bulanan Pelatda Lapis I sekitar Rp 10.000.000, asisten pelatih Rp 7.750.000 dan atlet Rp 7.500.000. "Belum lagi atlet Lapis II DKI juga digaji dengan kisaran Rp 4 juta per bulan. Artinya, dana Rp 410 miliar itu terpotong banyak buat honor. Dan honor atlet di Jabar itu lebih kecil dari DKI," ungkap Rian. 

Lagi-lagi Rian mengingatkan kepada DPRD agar jeli dalam ngoceh. "Kalau ngoceh itu dewan harus cerdas dan jangan cuma teriak-teriak tanpa data, mereka kan dewan harusnya cerdas dong. Saya bingung kok bisa Gerindra tunjuk Rani jadi ketua fraksi dan Iman jadi ketua komisi," sindir Rian.

BERITA TERKAIT :