LKPJ Walikota Depok Tuai Protes, Nasdem Tanyakan Laporan Audit BPK

IAN/JD
Sabtu, 30 April 2022 - 10:13 WIB
hardiono
jakartadaily.net

JD - Rapat atau giat Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kota Depok tuai protes dan mendapatkan perhatian publik.

Pasalnya seperti diketahui  pendapatan Kota Depok tahun 2021 sebesar Rp 3,396 triliun atau 105,48 persen dari target yang direncanakan. Sedangkan untuk belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp 3,267 triliun atau 88,87 persen dari rencana belanja daerah sebesar Rp 3,676 triliun. Kamis 31 Maret 2022.

Di terangkan juga dengan Tidak terealisasinya belanja daerah ini pada kelompok belanja operasi 90.85 persen, kelompok belanja modal 83,83 persen, dan kelompok belanja tidak terduga 77,17 persen,” tambahnya.

Berdasarkan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan APBD tahun 2020, maka terdapat saldo akhir sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau SILPA tahun 2021 sebesar Rp 585,536 miliar.

Kamis, 28 April 2022, Jawaban LKPJ ada keributan soal usulan pembahasan Kartu Depok Sehat, yang tidak diakomodir oleh Ketua DPRD Kota Depok sebagai Pimpinan Rapat. Ada apa dengan KDS, program KDS bagi warga miskin atau hampir miskin, lansia serta disabilitas, diduga tebang pilih  hasil temuan dari Komisi D DPRD Kota Depok, KDS banyak diperuntukan bagi simpatisan Partai tertentu. Akibatnya terjadi debat dan perbedaan pandangan antar fraksi, semua fraksi Walk Out kecuali Partai Penguasa yaitu PKS.

Menyikapi hal ini Ketua DPD Partai NasDem Kota Depok Hardiono, menjelaskan terkait adanya SILPA, “ hal pertama, yaitu defisitnya harus dijelaskan disebabkan karena apa. Kedua, anggaran yang di refocusing yaitu apa saja serta berapa total rupiah yang digunakan begitupun untuk apa saja. Ketiga, siapa yg menandatangani ringkasan pada Kumulatif DPA tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021, apakah Walikota, Sekda baru, Asisten,  Kepala BKD atau Kepala SKPD. Keempat, apakah ada  tagihan yang belum dibayarkan. Kelima, apakah laporan keuangannya sudah di audit oleh BPK, serta statusnya bagaimana apakah WTP, WDP atau Disclaimer, anggota DPRD dan Badan Anggaran seharusnya sudah membahas ini dan dipublikasikan secara transparan agar rakyat kota Depok dapat mengetahui LKPJ Walikota Depok, apakah  disetujui ( di terima ) atau ditolak. Kalau ditolak pasti ada penyebabnya terutama kalau statusnya disclaimer, banyak kekeliruan atau permasalahan didalamnya “ jelasnya .

Buntut ricuhnya pada rapat paripurna Kamis,28 April 2022, tersebut menunjukkan sebagai ketua  tidak bertindak secara adil dan profesional, karena sudah jelas mengenai fraksi fraksi mengusulkan KDS agar menjadi agenda pembahasan DPRD.

Diterangkan pula oleh ketua Dewan Pimpinan Wilayah Komite Anti Korupsi Indonesia ( KAKI ) Teguh Poedji Prasetyo, saat di tanya mengenai  laporan ke KPK, Teguh menjelaskan “  Benar memang ada laporan pengaduan terkait anggaran Kota Depok TA 2021 Ke KPK Melalui sistem online pada 8 April 2021 lalu telah di terima “ jelasnya.

BERITA TERKAIT :